TEMPO.CO, Bangkok - Ribuan demonstran anti-pemerintah memblokade jalan utama di Kota Bangkok, Thailand, Senin, 13 Januari 2014. Mereka berusaha melumpuhkan ibu kota Thailand ini dan mendesak Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya. "Tujuan kami bukan perang. Kami hanya ingin menekan pemerintah sampai lumpuh," Kasit Piromya, mantan Menteri Luar Negeri Thailand dan anggota oposisi, Senin, 13 Januari 2014.
Sebanyak 18 ribu polisi dan tentara berjaga untuk mengantisipasi aksi ini mengarah pada kekerasan dan anarkis. Mereka hanya mengawasi aksi dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melawan para pengunjuk rasa. "Kami tidak ingin konfrontasi dengan pengunjuk rasa. Di beberapa tempat, kami akan membiarkan mereka ke gedung-gedung pemerintah," kata Menteri Luar Negeri Surapong Tovichakchaikul.
Pergolakan ini adalah kelanjutan dari konflik delapan tahun antara kelas menengah dan warga pedesaan, yang sebagian besar miskin--pendukung Yingluck dan kakaknya, Thaksin Shinawatra, yang juga bekas perdana menteri.
Oposisi, Partai Demokrat dan Thaksin memang telah berseteru sejak penggulingan pemerintahannya oleh militer 2006. Thaksin dijatuhi hukuman penjara in absentia karena melanggar kekuasaan 2008. Untuk menghindari hukuman, Thaksin tinggal di Dubai sebagai pengasingan.
Delapan orang, termasuk dua polisi, tewas dan puluhan lainnya terluka dalam kekerasan antara demonstran, polisi, dan pendukung pemerintah sejak kampanye melawan pemerintah Yingluck digelar November tahun lalu.
Ahad malam, penembakan terjadi di dekat kompleks administrasi pemerintah saat blokade dilakukan. Tujuh orang terluka oleh penembak gelap.
Meski demonstrasi besar-besaran digelar, alat transportasi masal, seperti kereta api dan kapal feri sungai, masih beroperasi. Demonstran hanya memblokade tujuh persimpangan. Sementara pengguna sepeda motor masih banyak yang berlalu lalang di jalan arteri Kota Bangkok.
Yingluck penah menawarkan solusi dengan menggelar pemilu pada 2 Februari. Namun usulan itu ditolak pimpinan oposisi. Bahkan, kelompok oposisi mencegah para kandidat pemilihan untuk mendaftar ke KPU. Kondisi yang semakin memburuk membuat KPU mengusulkan agar pemilu ditunda sampai 4 Mei. "Perdana Menteri harus mempertimbangkan usulan dari Komisi Pemilihan," kata Abhisit Vejjajiva, mantan perdana menteri dan pemimpin oposisi.
Kelompok demonstran ini telah kalap dengan upaya Yingluck untuk mengembalikan Thaksin ke Thailand. Thaksin sebenarnya telah dilarang berpolitik selama lima tahun bersamaan dengan putusan hukumannya pada 2008. Namun, kuatnya jaringan Thaksin di partai dan pemerintahan mengakibatkan upaya-upaya untuk membuka jalan bagi Thaksin terus dilakukan.
REUTERS | EKO ARI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar