TEMPO.CO, Bangkok - Amerika Serikat pada hari Senin mendesak sekutunya, Thailand, untuk mencari jalan damai untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di negeri itu. Pada saat yang sama, AS juga memuji sikap menahan diri aparat keamanan dalam menyikapi aksi unjur rasa.
Para pejabat AS "mendesak semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan dan menghormati aturan hukum," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Marie Harf, pada wartawan.
Harf mengatakan bahwa AS sedang bekerja dengan berbagai 'pemain' untuk mendorong dialog dan transisi demokrasi yang damai. "Jangan ada lagi kekerasan seperi sebelumnya," katanya.
Ribuan pengunjuk rasa menyerbu Bangkok untuk mendesak Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya. Mereka juga meminta agar pemerintah membuat jalan bagi "dewan rakyat" yang tidak terpilih untuk mengawasi reformasi untuk membatasi dominasi politik keluarga miliarder Thaksin Shinawatra.
Perselisihan sipil kali ini adalah yang terburuk sejak tahun 2010, ketika lebih dari 90 orang tewas dalam bentrokan jalanan antara tentara dan demonstran yang mendukung saudara Yingluck itu. Mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra kini masih hidup di pengasingan di luar negeri.
Thailand adalah sekutu AS tertua di Asia. Bangkok dan Washington menandatangani perjanjian pada tahun 1833.
Tapi diplomasi AS yang bertujuan untuk menyelesaikan polarisasi Thailand mendapat sambutan beragam. Pemerintah yang berkuasa pada tahun 2010 mengajukan protes setelah utusan AS bertemu tokoh politik pro-Thaksin.
CHANNEL NEWS ASIA | TRIP B
Tidak ada komentar:
Posting Komentar