TEMPO.CO, Yangon - Pemerintah Myanmar mengumumkan tidak akan membebaskan tahanan pada akhir tahun ini. Alasannya, tidak ada lagi tahanan politik. Pemerintah memberikan amnesti kepada seluruh tahanan untuk memenuhi janji presiden dalam menjalankan reformasi sejak berakhirnya junta militer pada 2011.
Senin lalu, Myanmar mengatakan akan mengampuni mereka yang dipenjara di bawah serangkaian undang-undang yang kontroversial, termasuk Undang Undang Darurat digunakan oleh junta militer untuk memenjarakan lawan politik serta aturan hukum yang mengatur kebebasan berkumpul dan hak untuk protes.
Juru bicara kepresidenan, Ye Htut mengatakan amnesti telah diberikan kepada lima narapidana pada beberapa waktu lalu. "Saya ingin mengatakan bahwa presiden telah memenuhi janjinya kepada masyarakat, karena tidak akan ada tahanan politik sama sekali pada akhir 2013," katanya dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut .
Informasi terakhir menyebutkan sekitar 40 pembangkang berada di balik jeruji besi , sementara lebih dari 200 orang menunggu persidangan akibat menggelar aksi protes tanpa izin.
CHANNEL NEWS ASIA | EKO ARI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar