TEMPO.CO, Bangkok — Komisi Pemilihan Umum Thailand, Kamis, 19 Desember 2013, mengusulkan penundaan pemilu yang sedianya akan digelar pada 2 Februari mendatang. Badan independen yang menjadi pelaksana pemilu Thailand itu mengingatkan ancaman kerusuhan pada pemilu mendatang.
Badan ini pun mendesak agar Perdana Menteri Yingluck Shinawatra berunding dengan demonstran yang dipimpin oposisi, Partai Demokrat. »Kami memprediksi pemilu pada 2 Februari mendatang akan memicu bentrok, sehingga kami mengimbau agar pemilu ditunda," kata Somchai Srisutthiyakorn, Komisioner KPU Thailand di Bangkok.
Namun, Somchai menambahkan, jika seluruh pihak maupun partai politik sepakat untuk menggelar pemilu pada tanggal tersebut, Komisi akan melaksanakan dengan baik.
Yingluck mengumumkan pembubaran parlemen dan kabinet serta mengajukan tanggal pemilu dipercepat untuk mengatasi krisis politik selama beberapa pekan terakhir di Thailand. Tetapi demonstran, yang mayoritas pendukung kelompok oposisi, menilai pemilu hanya langkah untuk mengembalikan Thaksin Shinawatra, saudara lelaki Yingluck sekaligus bekas pemimpin kontroversial Thailand.
Ajakan KPU Thailand langsung menuai kritik pedas dari partai penguasa milik Yingluck, Puea Thai. KPU, menurut partai itu, hanya bertugas sebagai penyelenggara pemilu. »Mengapa mengambil peran lembaga lain? Ini bisa menimbulkan teori konspirasi," ujar pemimpin Partai Puea Thai, Jarupong Ruangsuwan.
CHANNEL NEWSASIA | SITA PLANASARI AQUADINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar