TEMPO.CO, Islamabad – Hukum harus tetap ditegakkan. Barang siapa tidak membayar tagihan listrik, maka perusahaan listrik akan memutus aliran listrik ke rumah mereka, termasuk ke Kantor Perdana Menteri dan Istana Presiden Pakistan.
Dilaporkan Reuters, Selasa, 29 April 2014, gara-gara belum membayar tagihan listrik, Islamabad Electricity Supply Company terpaksa memutus aliran listrik ke sejumlah rumah warga dan gedung penting pemerintahan, seperti President House, Kantor Sekretaris Perdana Menteri, gedung parlemen, kediaman resmi Ketua Mahkamah Agung dan banyak kantor lainnya.
»Listrik untuk semua lembaga negara dan konsumen perorangan akan diputus jika mereka belum membayar iuran," kata Abid Sher Ali, Menteri Air dan Listrik Pakistan. »Tidak akan ada diskriminasi," tuturnya lagi dalam sebuah pernyataan di televisi lokal. (Baca: Pejabat Pakistan Dilempar Sepatu Wartawan)
Memang pemadaman listrik telah memburuk di Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Pemadaman bahkan bisa terjadi selama 12 jam sehari. Hal ini tentunya memengaruhi perekonomian negara ini.
Tidak ada komentar dari para pejabat yang terkena pemadaman. Belum diketahui juga kapan pemutusan aliran akan berakhir. Namun, Sharif berharap hal ini bisa menjadi pesan bagi seluruh penunggak listrik bahwa ia serius melakukan reformasi dan tak ada seorang pun yang akan terhindar dalam kampanye melawan non-bayar listrik.
ANINGTIAS JATMIKA | REUTERS
Terpopuler
PBB: Kejamnya Korut Kombinasi Nazi ,Soviet, dan Apartheid
Inggris: Aksi Snowden Sebabkan Teroris Ubah Taktik
Dua Mantan Tapol Ungkap Kekejaman Korea Utara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar