Laporan Koresponden Tribunnews.com di Tokyo, Richard Susilo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Rabu (2/7/2014) besok, Kabinet Jepang yang dipimpin Perdana Menteri Shinzo Abe akan memutuskan perubahan Pasal 9 Undang-Undang Dasar (UUD) Jepang. Hari ini Selasa (1/7/2014) sekitar 10.000 orang di Tokyo ikut berunjuk rasa menentang perubahan tersebut.
"Anak-anak yang banyak tidak mengetahui perang terpaksa harus benar-benar melakukan reinterpretasi konstitusi untuk bisa mengerti atau memecahkan Pasal 9 Konstitusi. Bagi saya hal ini tidak bisa diterima, menentang perubahan konstitusi UUD Jepang," kata seorang warga Jepang, mantan guru, bernama Fujii Tsugio (81) dari Adachi-ku, Tokyo dalam kerumunan unjuk rasa itu.
Partai liberal (LDP) yang berkuasa bersama partai Komei (Komeito), sampai saat ini masih terus berdialog mengenai perubahan pasal 9 UUD Jepang. Komeito cukup kuat menentang perubahan, tetapi tak mau kehilangan rekanan koalisi pemerintahan dengan LDP. Oleh karena itu sedikit demi sedikit berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan LDP.
"Kita sudah tahap final dan koordinasi dengan Komeito semakin baik dan konsensus bersama akan segera dibuat bersama Komeito besok Selasa," papar Yoshihide Suga, Sekretaris Kabinet Jepang.
Perubahan Pasal 9 UUD Jepang dengan interpretasi yang baru ini memiliki tiga hal utama perubahan. Pertama, dimungkinkannya nanti pasukan bela diri Jepang (SDF) untuk mengangkut makanan dan bantuan lain guna membantu pihak PBB khususnya tim Peace Keeping Operation (PKO) dalam aksinya di berbagai negara, guna menjaga perdamaian dunia.
Hal kedua adalah dimungkinkannya SDF bersenjata nantinya di dalam tim PKO PBB apabila tim PBB tersebut terancam jiwanya di saat menjalankan tugasnya mendamaikan dunia. Hal ini dianggap sebagai upaya membela diri.
Hal ketiga adalah dimungkinkannya SDF nantinya bersenjata untuk membela negara Jepang apabila memang benar ada ancaman bagi negara dari negara luar atau pihak luar. Persenjataan dimungkinkan hanya untuk membela diri, melindungi rakyat Jepang agar tetap aman dan terlindungi.
Pertahanan diri kolektif yang baru ini dianggap sebagian masyarakat sangat jauh berbeda dengan Pasal 9 UUD yang aslinya nanti, dan dianggap masyarakat bisa mengarahkan Jepang ke tingkat perang kembali.
"Apabila peraturan baru ini cacat nantinya, kita akan meninjaunya kembali," Suga menambahkan dalam komentarnya.
Survei koran Nikkei belum lama ini menunjukkan sekitar 50 persen responden menentang perubahan Pasal 9 UUD tersebut. Ditanyakan harus bagaimana, 80 persen responden menyatakan sebaiknya pemerintah lebih detil lagi menjelaskan dan sosialisasi hal perubahan ini kepada masyarakat.
Sabtu lalu seorang lelaki usia 50 tahunan bakar diri memprotes perubahan UUD tersebut dan sekaligus menyinggung pula soal wanita hiburan Korea zaman perang dunia kedua. Pembakaran diri juga pernah dilakukan tahun 1970 oleh Yukio Mishima, orang kelompok kanan yang juga Novelis Jepang karena berusaha melakukan kudeta. Tahun 1967 juga seorang tua usia 73 tahun berusaha membakar diri di depan rumah PM Jepang karena Jepang mendukung Amerika mengebom Vietnam.
"Kami ingin agar semua orang tahu bahwa masih ada orang atau pihak yang menentang perubahan UUD Jepang tersebut," ujar Takuya Shigeta (53) yang menjadi salah satu pemimpin unjuk rasa hari ini di Tokyo.
Para pengunjuk rasa tampaknya banyak keturunan Tiongkok atau Korea karena penulisan protes menggunakan kanji yang agak aneh bukan karakter kanji Jepang.
Baca Juga:
Unjuk Rasa Tokyo Menentang Perubahan Pasal 9 UUD Jepang
Bendera Merah Putih Dirobek Warnai HUT Bhayangkara Ke - 68 di Papua
Duel Pemain-pemain Everton di Laga AS Kontra Belgia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar