TEMPO.CO, Bangkok - Sejumlah akademisi yang menamakan diri kelompok Siam Prachapiwat menyatakan pemerintahan sementara Yingluck Shinawatra telah berakhir.
Yingluck diberi waktu 30 hari menjalankan pemerintahan sementara terhitung sejak pemilihan umum digelar pada 2 Februari lalu.
Oleh karena itu menurut kelompok akademisi yang berkampanye untuk melindungi kerajaan, pemerintahan sementara sudah tidak lagi sah untuk tetap bekerja.
Menyusul pembubaran parlemen pada 9 Desember tahun lalu, pemerintahan berlanjut dengan status pemerintahan sementara hingga terbentuknya parlemen hasil pemilihan dan kemudian memilih perdana menteri baru.
Namun ternyata pemilihan umum tidak dapat dituntaskan sehingga dengan demikian pemerintahan sementara pun tidak dapat lagi mempertahankan kekuasaannya.
Sementara Yingluck sedang dihadapkan dengan kasus dugaan korupsi dalam program skema subsidi beras kepada petani. Program digagaskan oleh Pheu Thai, partai yang dibentuk oleh Thaksin Shinawatra, abang kandung Yingluck.
BANGKOK POST | MARIA RITA HASUGIAN
Terkait :
Yingluck Terkena Tuduhan Lembaga Antikorupsi
Petani Siap Kepung Bandara Bangkok dengan Traktor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar