Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Seorang peneliti Jepang khusus mengenai Indonesia, Dr. Yuri Sato. yang juga Direktur IDE-JETRO khusus kepada Tribunnews.com Senin(24/2/2014) menegaskan kerawanan Indonesia apabila dituntut Jepang terkait pelarangan ekspor bahan mentah, sesuai aturan hilirisasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara.
Kementerian ekonomi perdagangan dan industri Jepang (METI) diberitakan akan mengajukan tunutan kepada badan perdagangan dunia (WTO) terjait pelarangan tersebut.
"METI Jepang rupanya melihat peluang menang di WTO, mengingat AS, EU dan Jepang menang di panel WTO pada tahun 2013 terhadap China yang membatasi ekspor rare earth," ujar Sato.
Selanjutnya Sato juga mengungkapkan, METI juga bermaksud mengajukan masalah nasionalisme sumber daya alam dan keseimbangannya dengan hak menerima alokasi adil bagi setiap pelaku perdagangan dunia ke arena pengadilan internasional.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat menanggapi rencana METI tersebut sangat menyesalkan apabila memang benar keputusan Jepang akan menggugat Indonesia WTO.
"Tidak lazimlah apabila aturan pemerintah kita melindungi bahan bakunya, menggiatkan prosesing industrinya dan dapat nilai tambah tetapi Jepang memprotes. Puluhan tahun Jepang menggunakan bahan baku kita untuk memajukan industri pengolahan. Ini tidak logis. Semangatnya Jepang harus kerja sama," tutup Hidayat.
Sato juga mengetahui bahwa selama Indonesia Indonesia telah berusaha menjelaskan kepada Jepang.
"Pemerintah Indonesia sendiri, selama ini memang telah menjelaskan kepada pemerintah Jepang bahwa kebijakan larangan ekspor bijih mineral mentah sangat diperlukan karena Indonesia yang berpenduduk besar harus menciptakan nilai tambah dalam negeri yang lebih tinggi dan memperkuat struktur ekspor supaya pembiayaan kebutuhan impor dalam negeri bagi investasi yang semakin meningkat,"ujarnya.
Meskipun demikian, penjelasan ini terlihat belum cukup.
"Setidaknya ada dua hal yang diperlukan supaya Jepang puas. Pertama, pemerintah Indonesia harus dapat meyakinkan bahwa kebijakan pengolahan dalam negeri ini akan membawa solusi win-win baik bagi pihak investasi/produksi maupun pihak pemakai/impor produk, dengan adanya roadmap kredibel, fasilitas tepat, dan governance yang baik agar dapat menghasilkan produk dengan harga berdaya saing," paparnya mengenai salah satu persyaratan supaya Jepang puas.
Persyaratan lain menurut Sato, Indonesia harus mempersiapkan secara strategis bagaimana dapat berjuang untuk menjaga kedaulatan SDA (Sumber Daya Alam) melalui keseimbangan (bukan bertentangan) dengan prinsip perdagangan bebas dan adil.
"Ini sebuah tantangan bagi negara emerging yang berkaya SDA dan SDM (Sumber Daya Manusia),"ujarnya.
Baca Juga:
Abu Gunung Kelud juga Selimuti Yogya dan Sekitarnya
Soeharto Turun Tangan demi Usman-Harun
Jennifer Dunn Akui Terima Mobil Vellfire dari Wawan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar